Hak rakyat Indonesia untuk mendapat kesejahteraan
menjadi semakin jauh dari apa yang diharapkan. Pada Mei 2013 sebagai cara
menyehatkan fiskal (keuangan) dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2013 pemerintah membenarkan keputusan rencana penaikan harga BBM
bersubsidi. Menurutnya, negara mengalami defisit 1,65 persen atau Rp
153,3 triliun. Penerimaan negara diperkirakan hanya sebesar Rp 1.529,7 triliun
sedangkan belanja negara bisa mencapai Rp 1.683 triliun. Ia menyalahkan subsidi
BBM membengkak menjadi Rp 297,7 triliun (dari Rp 193,8 triliun sebelumnya)
telah menjadikan alokasi khusus subsidi sebesar Rp 446,8 triliun dari Rp 317,2
triliun sebelumnya. Apalagi ditambah masalah lonjakan konsumsi BBM bersubsidi
yang diperkirakan meningkat menjadi 48-50 juta kilo liter (kl) di tahun 2013
sedangkan kuota berdasarkan APBN 2013 adalah 46 juta kl.
Tentunya, alasan kuat lain yakni penggunaan BBM oleh
golongan yang tak berhak yakni orang mampu dan dan para penimbun yang cari
untung besar lewat spekulasi. Rezim beralasan tertundanya penaikan harga
premium dan solar (menjadi Rp 6.000/liter dari Rp Rp 4.500/liter) akan dapat
menjadikan bengkaknya hutang pemerintah tahun 2013 mencapai Rp 213 triliun. Ini
terkait dengan anggaran subsidi BBM beserta kompensasinya memerlukan Rp 50-Rp
60 triliun.
Itu juga berarti defisit anggaran akan melebar dari
153,3 triliun menjadi Rp 353,6 triliun atau 3,83 persen dari Produk Domestik
Bruto (PDB). Menurut aturan negara, prosentase defisit tersebut melanggar
Undang-undang (UU) APBN 2013 yang hanya dapat mentolerir defisit di bawah tiga
persen. Faktor lain yang dianggap turut menggerogoti anggaran adalah menurunnya
nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Selama ini, impor BBM menggunakan hutang
yang sebagian besar dalam bentuk mata uang dollar AS. Demikian alasan
pemerintah yang mendasari ajuan penaikan harga premium menjadi Rp 6.500/liter
dan solar Rp 5.500/liter pada bulan Mei ini.
Padahal pembengkakan pengeluaran APBN 2013 tidak hanya
berasal dari faktor subsidi, tapi dimungkinkan pula oleh risiko fiskal yang
membesar, pembayaran utang yang lebih banyak karena depresiasi rupiah, atau pos
lainnya. Ketika subsidi BBM terus meningkat, penerimaan negara dari
sektor migas juga meningkat. Pada tahun 2005, penerimaan migas baru mencapai Rp
138,9 triliun. Lalu, pada tahun 2010 penerimaan menjadi Rp 220 triliun. Tahun
2012 lalu, penerimaan migas mencapai 265,94 Triliun.
Kajian dan penelitian ECONIT justru menemukan fakta
65% BBM bersubsidi dinikmati oleh keluarga berpendapatan 4 USD (Dollar AS) ke
bawah. Sementara sisanya dinikmati oleh keluarga berpendapatan 4 USD ke
atas. BBM bersubsidi dikonsumsi oleh sebanyak 64 persen kendaraan
bermotor dan mobil sebanyak 36 persen. Kita tahu, motor bukan lagi barang mewah
di Indonesia. Dan banyak rakyat miskin menggantungkan hidup dari profesi
sebagai tukang ojek.
Lantas kemanakah alokasi anggaran tersebut akan
diberikan, data dari FITRA menjelaskan bahwa skema pengalihan tersebut
diperuntukan untuk BLSM sebesar Rp. 11,6 T dihamburkan untuk 15,5 juta Rumah
Tangga Miskin di Indonesia padahal menurut data BPS ada sekitar 29 Juta Rakyat
miskin di Indonesia. Sekitar 13,5 juta rakyat tidak akan mendapatkan BLSM yang
akan berpotensi konflik horizontal. Begitu juga kebijakan proteksi sosial
terhadap rakyat miskin akibat dampak kenaikan harga BBM sebesar 18-30 persen
yang berbuah inflasi hampir tujuh persen. Kebijakan itu bukan niat baik
memberikan solusi pada rakyat melainkan politik akal-akalan rezim agar mendapat
dukungan rakyat kembali setelah hancur lebur akibat skandal korupsi.
Maka, segera akan dikeluarkan proyek proteksi sosial
palsu yang bernama Percepatan dan Program Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)
yang membutuhkan dana sekitar Rp 29 sampai 31 triliun yang tertuang dalam
Rancangan APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2013. Proyek P4S dibagi dalam
empat skema, yaitu:
- Pertama, Pembagian Beras miskin (Raskin). Program ini
akan ditambah 3-4 kali atau 15-16 kali dalam setahun sebesar 38 kg
perbulan per rumah tangga miskin. Ini membutuhkan tambahan anggaran Rp
4,3-5,7 triliun dari alokasi sekarang Rp 17,1 triliun. Rezim berilusi
dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,2 persen atau tiga juta jiwa.
- Kedua, Program Keluarga Harapan. Ini untuk keluarga
sangat miskin yang memiliki ibu hamil atau menyusui dan anak-anak 0-15
tahun. Rezim menargetkan dapat menekan angka kemiskinan 0,25 persen
melalui dana program sebesar Rp 3,1 triliun.
- Ketiga, Bantuan Siswa Miskin. Program ini menargetkan
8,7 juta siswa dengan bantuan setiap siswa Rp 400 ribu per tahun.
- Keempat, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
yang diberikan kepada sekitar 15,5 juta orang dengan besaran Rp 150 ribu
setiap orang per bulan untuk 4-5 bulan.
Rezim menyakinkan rakyatnya bahwa melalui skema P4S maka mengurangi
defisit belanja negara pada akhir tahun sebesar Rp 14 triliun sampai Rp 36
triliun, atau sebesar 1,9 persen-2,3 persen dari PDB. Seperti modus
sebelumnya, program ini juga jadi kampanye terselubung klik SBY sebagai
“investasi politik“ untuk dapat menarik dukungan rakyat pada pemilihan
umum tahun 2014.
Maka dari hal tersebut diatas PP KAMMI menyatakan sikap bahwa:
- Kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang sudah
dapat di prediksi sejak lama, dan semestinya pemerintah memiliki cara
untuk tidak terjebak pada proses penindasan rakyat dengan cara menaikkan
BBM.
- Liberalisasi sektor hulu hilir migas adalah
proyek neoliberal yang tidak ada kompromi untuk menyepakatinya. Dan
jangan berikan ruang untuk pemain asing untuk dapat bermain didalam bisnis
BBM di Indonesia.
- Belajar dari BLT bahwa sebagian besar warga
miskin menggunakan dana BLT untuk konsumsi selama beberapa hari
saja. Padahal, dampak kenaikan harga BBM berjangka panjang dan
berdimensi luas. Maka proyek P4S bukan lah solusi dalam permasalahan
ini.
- Kita harus menolak tegas ketika Pemerintah
menanamkan menghendaki supaya rakyat Indonesia merasa dan berpikir
bahwa dengan sendirinya kita harus membayar bensin dengan harga dunia,
agar dengan demikian semua perusahaan minyak asing bisa memperoleh laba
dengan menjual bensin di Indonesia, yang notabene minyak mentahnya dari
Indonesia sendiri.
- Kenaikan harga BBM dan instrumen pengimbang yang
dijanjikan pemerintah setelah itu hanyalah komoditas politik untuk
meningkatkan popularitas yang tidak dapat kita toleransi dan kita maklumi.
Sehingga Kesatauan Aksi Mahasiswa Muslim Indnesia (KAMMI) menghimbau dan
menyerukan kepada segenap elemen masyarakat bahwa:
- Kenaikan harga BBM hanyalah rekayasa yang di buat
leh pemerintah di dalam mengalihkan perhatian publik terkait banyaknya
rentetan kasus yang menghujani rezim mereka.
- Tidak ada kompromi dalam kenaikan harga BBM,
kecuali “Menolak dengan Keras Terhadap Kedzoliman dan Penindasan
yang di lakukan oleh rezim SBY”.
- Dengan harga barang semakin mahal, daya beli
masyarakat menurun, kemiskinan dan pengangguran bertambah, usaha kecil
semakin terpukul, hilangnya kedaulatan energy akibat dominasi asing.
Mari kita bersama – sama turun aksi untuk melawan penindasan ini
dan suarakan kebenaran.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat, untuk dapat di cermati dan di
sikapi bersama.
Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Sya’ban 1434 H
15 Juni 2013 M
Pengurus Pusat
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (PP KAMMI)
Andriyana, S.T.
Ketua Umum Periode 2013 – 2015
Facebook
0 komentar:
Posting Komentar