Refleksi 15 Tahun Reformasi

masa KAMMI berada di depan gedung DPRD jateng

 Semarang- Dalam rangka memperingati 15 tahun reformasi, sekumpulan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Semarang melakukan aksi di depan  bekas Videotron Semarang (21/05/13). 

Dihadapan para petugas keamanan mereka bergantian menerikan orasi tentang kondisi terkini bangsa Indonesia. Mereka menghimbau kepada pemerintah agar lebih serius dalam menangani persoalan-persoalan bangsa.

Reformasi yang telah diperjuangakan dengan darah dan nyawa ternyata belum memberikan perubahan yang berarti. Bahkan negara yang berusia hampir 70 tahun ini semakin terjerumus dalam keterpurukan akibat ulah para oknum-oknum pejabat yang berkhianat terhadap semangat reformasi. 

“Dalam refleksi 15 tahun reformasi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa ini. Pendidikan kita masih belum merata ditambah biaya yang kian melangit semakin mempersulit rakyat memperoleh akses ini. Penegakkan hukum yang masih lemah, naiknya bahan Bakar Minyak (BBM), naiknya harga sembako yang tidak seiring dengan daya beli masyarakat, serta budaya yang belum mencerminkan semangat reformasi dan kebangkitan nasional adalah bukti belum terwujudnya semangat reformasi dinegeri ini.” Tegas Andi Pratama.

Selain orasi, mereka juga menampilkan teatrikal. Teatrikal tersebut menceritakan kurang pedulinya pemerintah selama ini dalam persoalan kebudayaan sampai-sampai kebudayaan bangsa diakui oleh bangsa lain. 

Sebelum aksi diakhiri, mereka menyampaikan pernyataan sikapnya antara lain:

      1.      Tolak kapitalisasi dan liberalisasi pendidikan

      2.      Menuntut direalisasikannya pendidikan gratis sampai perguruan tinggi

      3.      Tolak kenaikan harga BBM

      4.      Tuntakan kasus KKN

    5.      Wujudkan kesejahtraan rakyat terutama buruh pertain dan nelayan khususnya di  Jawa Tengah

     6.      Wujudkan kebijakan energy dan migas untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan asing

      7.      Pemerataan pendidikan diseluruh wilayah Indonesia

      8.      Wujudkan penegakkan hokum yang seadil-adilnya

      9.      Melawan lupa untuk menuntaskan pelanggaran HAM

      10.  Melestarikan, mengembangkan budaya bangsa sebagai asset dan kekayaan bangsa.

Aksi meperingati 15 tahun reformasi ini pun ditutup dengan pembacaan puisi oleh salah seorang peserta aksi. (Anton)

sumber:http://www.kammisemarang.or.id/2013/05/refleksi-15-tahun-reformasi.html

Read more...

seruan aksi KAMMI Tolak Kenaikan Harga BBM

SeruanAksiNasional KAMMI SeluruhIndonesia :
"TolakKenaikan BBM, KAMMI Bersama Rakyat Akan DudukiPusatPemerintahan di 33 Provinsi di Seluruh Indonesia!"

"Karenaitu, KAMMI bersama rakyat akan melumpuhkan pusat pemerintahan di 33 provinsi sebagai wujud protes KAMMI atas rencana kenaikan harga BBM subsidi yang dapat melumpuhkan rakyat Indonesia,"

(KetuaUmum PP KAMMI, Andriyana, ST)

Read more...

Pernyataan Sikap KAMMI Salatiga: Tolak Kenaikan Harga BBM

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Salatiga mengeluarkan pernyataan sikap terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM. KAMMI Salatiga menolak kenaikkan harga BBM ber­subsidi.

Dalam rilis yang dikirim ke Suara Merdeka, Departemen Kebijakan Publik KAMMI Salatiga, Fikri Sabiq menyatakan, kebijakan pemerintah me­naikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat dan akan me­nambah penderitaan rakyat. Pemberian BLSM sebagai kompensasi naiknya harga BBM juga bernuansa politik untuk mencari simpati masyarakat.

“Untuk mengatasi permasalahan terkait BBM, KAMMI menuntut adanya program jangka panjang penyelamatan energi nasional, pembenahan kebijakan pengelolaan energi dan nasionalisasi aset-aset migas. Selanjutnya, KAMMI juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan bakar minyak. Harus ada sinergi antara pemerintah dan rakyat dalam upaya mewujudkan ketahanan energi di Indo­nesia,” katanya. (H32-87)

sumber:http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/17/227945/BBM-Bersubsidi-Kerap-Diselewengkan

Read more...

Polwan Segera Boleh Berjilbab

JAKARTA-Desakan aspirasi para polwan (polisi wanita) tanah air akhirnya kini terealisasi. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan segera menindaklanjuti dibolehkannya penggunaan jilbab bagi polwan. Awalnya, polwan tidak diizinkan menggunakan jilbab, selain polwan Aceh, berdasar Peraturan Kapolri No. Pol : Skep/702/IX/2005.

Kapolri, Timur Prodopo, mengaku sangat senang dan menyambut baik permintaan polwan untuk dilegalkannya penggunaan jilbab dalam bertugas. Penindaklanjutan ini berawal dari keluhan sejumlah polisi wanita muslim yang tidak merasa difasilitasi dalam berjilbab. Aturan jllbab semula memang hanya mengakomodir polwan di wilayah Aceh.

Beragam fraksi DPR kebanjiran permintaan perihal dibolehkannya penggunaan jilbab bagi polwan. Termasuk fraksi PDI-P, PKS, dan PAN sangat mendukung dan mendesak Polri untuk segera merealisasikan permintaan tersebut.

Sumber : Harian Republika

Read more...

KAMMI Turun ke Jalan, Tolak Kenaikan BBM

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ratusan ribu massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Senin (17/6) akan melakukan aksi penolakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Aksi turun ke jalan akan digelar di seluruh Indonesia, dengan target mengepung pusat pemerintahan di 33 provinsi.

"Kami turunkan semua kader KAMMI di seluruh Indonesia, bergabung bersama rakyat untuk melawan pemerintah yang tidak pro rakyat. Tolak kenaikan harga BBM," kata Ketua Umum PP KAMMI Andriyana, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Di Ibu Kota Jakarta, demo dipusatkan di dua tempat, yakni di depan Gedung DPR RI Senayan dan di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Sedangkan di daerah, massa KAMMI terkonsentrasi di pusat-pusat pemerintahan di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur masing-masing daerah. "Harga BBM naik, semua harga komoditi akan ikut naik. Rakyat makin tercekik. Tolak kenaikan harga BBM," seru Andriyana.

Menurut Andriyana, kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi adalah bukti kemalasan pemerintah mencari solusi kebocoran anggaran negara. Karena itulah pemerintah memilih jalan pintas dengan menaikkan harga BBM subsidi yang pasti akan menyengsarakan rakyat.

"Kalau pemerintah serius, kalau pemerintah pro rakyat, harusnya pemerintah melakukan nasionalisasi aset-aset negara dari asing, mencari energi alternatif, menaikkan pajak mobil pribadi dan menangkap para mafia minyak dan mafia pajak yang mengkorupsi pendapatan negara," kata Andriyana.

( rpk / CN33 ) 

sumber:http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/17/161126/KAMMI-Turun-ke-Jalan-Tolak-Kenaikan-BBM

Read more...

PERNYATAAN SIKAP KENAIKAN HARGA BBM KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA PP KAMMI

 

Hak rakyat Indonesia untuk mendapat kesejahteraan menjadi semakin jauh dari apa yang diharapkan.  Pada Mei 2013 sebagai cara menyehatkan fiskal (keuangan) dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 pemerintah membenarkan keputusan rencana penaikan harga BBM bersubsidi.  Menurutnya, negara mengalami defisit 1,65 persen atau Rp 153,3 triliun. Penerimaan negara diperkirakan hanya sebesar Rp 1.529,7 triliun sedangkan belanja negara bisa mencapai Rp 1.683 triliun. Ia menyalahkan subsidi BBM membengkak menjadi Rp 297,7 triliun (dari Rp 193,8 triliun sebelumnya) telah menjadikan alokasi khusus subsidi sebesar Rp 446,8 triliun dari Rp 317,2 triliun sebelumnya. Apalagi ditambah masalah lonjakan konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan meningkat menjadi 48-50 juta kilo liter (kl) di tahun 2013 sedangkan kuota berdasarkan APBN 2013 adalah 46 juta kl.

Tentunya, alasan kuat lain yakni penggunaan BBM oleh golongan yang tak berhak yakni orang mampu dan dan para penimbun yang cari untung besar lewat spekulasi.  Rezim beralasan tertundanya penaikan harga premium dan solar (menjadi Rp 6.000/liter dari Rp Rp 4.500/liter) akan dapat menjadikan bengkaknya hutang pemerintah tahun 2013 mencapai Rp 213 triliun. Ini terkait dengan anggaran subsidi BBM beserta kompensasinya memerlukan Rp 50-Rp 60 triliun.

Itu juga berarti defisit anggaran akan melebar dari 153,3 triliun menjadi Rp 353,6 triliun atau 3,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut aturan negara, prosentase defisit tersebut melanggar Undang-undang (UU) APBN 2013 yang hanya dapat mentolerir defisit di bawah tiga persen. Faktor lain yang dianggap turut menggerogoti anggaran adalah menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Selama ini, impor BBM menggunakan hutang yang sebagian besar dalam bentuk mata uang dollar AS.  Demikian alasan pemerintah yang mendasari ajuan penaikan harga premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar Rp 5.500/liter pada bulan Mei ini.

Padahal pembengkakan pengeluaran APBN 2013 tidak hanya berasal dari faktor subsidi, tapi dimungkinkan pula oleh risiko fiskal yang membesar, pembayaran utang yang lebih banyak karena depresiasi rupiah, atau pos lainnya.  Ketika subsidi BBM terus meningkat, penerimaan negara dari sektor migas juga meningkat. Pada tahun 2005, penerimaan migas baru mencapai Rp 138,9 triliun. Lalu, pada tahun 2010 penerimaan menjadi Rp 220 triliun. Tahun 2012 lalu, penerimaan migas mencapai 265,94 Triliun.

Kajian dan penelitian ECONIT justru menemukan fakta 65% BBM bersubsidi dinikmati oleh keluarga berpendapatan 4 USD (Dollar AS) ke bawah. Sementara sisanya dinikmati oleh keluarga berpendapatan 4 USD ke atas.  BBM bersubsidi dikonsumsi oleh sebanyak 64 persen kendaraan bermotor dan mobil sebanyak 36 persen. Kita tahu, motor bukan lagi barang mewah di Indonesia. Dan banyak rakyat miskin menggantungkan hidup dari profesi sebagai tukang ojek.

Lantas kemanakah alokasi anggaran tersebut akan diberikan, data dari FITRA menjelaskan bahwa skema pengalihan tersebut diperuntukan untuk BLSM sebesar Rp. 11,6 T dihamburkan untuk 15,5 juta Rumah Tangga Miskin di Indonesia padahal menurut data BPS ada sekitar 29 Juta Rakyat miskin di Indonesia. Sekitar 13,5 juta rakyat tidak akan mendapatkan BLSM yang akan berpotensi konflik horizontal. Begitu juga kebijakan proteksi sosial terhadap rakyat miskin akibat dampak kenaikan harga BBM sebesar 18-30 persen yang berbuah inflasi hampir tujuh persen. Kebijakan itu bukan niat baik memberikan solusi pada rakyat melainkan politik akal-akalan rezim agar mendapat dukungan rakyat kembali setelah hancur lebur akibat skandal korupsi.

Maka, segera akan dikeluarkan proyek proteksi sosial palsu yang bernama Percepatan dan Program Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang membutuhkan dana sekitar Rp 29 sampai 31 triliun yang tertuang dalam Rancangan APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2013.  Proyek P4S dibagi dalam empat skema, yaitu:

• Pertama, Pembagian Beras miskin (Raskin). Program ini akan ditambah 3-4 kali atau 15-16 kali dalam setahun sebesar 38 kg perbulan per rumah tangga miskin. Ini membutuhkan tambahan anggaran Rp 4,3-5,7 triliun dari alokasi sekarang Rp 17,1 triliun. Rezim berilusi dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,2 persen atau tiga juta jiwa.
• Kedua, Program Keluarga Harapan. Ini untuk keluarga sangat miskin yang memiliki ibu hamil atau menyusui dan anak-anak 0-15 tahun. Rezim menargetkan dapat menekan angka kemiskinan 0,25 persen melalui dana program sebesar Rp 3,1 triliun.
• Ketiga, Bantuan Siswa Miskin. Program ini menargetkan 8,7 juta siswa dengan bantuan setiap siswa Rp 400 ribu per tahun.
• Keempat, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diberikan kepada sekitar 15,5 juta orang dengan besaran Rp 150 ribu setiap orang per bulan untuk 4-5 bulan.

Rezim menyakinkan rakyatnya bahwa melalui skema P4S maka mengurangi defisit belanja negara pada akhir tahun sebesar Rp 14 triliun sampai Rp 36 triliun, atau sebesar 1,9 persen-2,3 persen dari PDB.  Seperti modus sebelumnya, program ini juga jadi kampanye terselubung klik SBY sebagai  “investasi politik“ untuk dapat menarik dukungan rakyat pada pemilihan umum tahun 2014.

Maka dari hal tersebut diatas PP KAMMI menyatakan sikap bahwa:

1. Kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang sudah dapat di prediksi sejak lama, dan semestinya pemerintah memiliki cara untuk tidak terjebak pada proses penindasan rakyat dengan cara menaikkan BBM.
2. Liberalisasi sektor hulu hilir migas adalah proyek neoliberal yang tidak ada kompromi untuk menyepakatinya.  Dan jangan berikan ruang untuk pemain asing untuk dapat bermain didalam bisnis BBM di Indonesia.
3. Belajar dari BLT bahwa sebagian besar warga miskin menggunakan dana BLT untuk konsumsi selama beberapa hari saja.  Padahal, dampak kenaikan harga BBM berjangka panjang dan berdimensi luas.  Maka proyek P4S bukan lah solusi dalam permasalahan ini.
4. Kita harus menolak tegas ketika Pemerintah menanamkan menghendaki supaya rakyat Indonesia merasa dan berpikir bahwa dengan sendirinya kita harus membayar bensin dengan harga dunia, agar dengan demikian semua perusahaan minyak asing bisa memperoleh laba dengan menjual bensin di Indonesia, yang notabene minyak mentahnya dari Indonesia sendiri.
5. Kenaikan harga BBM dan instrumen pengimbang yang dijanjikan pemerintah setelah itu hanyalah komoditas politik untuk meningkatkan popularitas yang tidak dapat kita toleransi dan kita maklumi.

Sehingga Kesatauan Aksi Mahasiswa Muslim Indnesia (KAMMI) menghimbau dan menyerukan kepada segenap elemen masyarakat bahwa:

• Kenaikan harga BBM hanyalah rekayasa yang di buat leh pemerintah di dalam mengalihkan perhatian publik terkait banyaknya rentetan kasus yang menghujani rezim mereka.
• Tidak ada kompromi dalam kenaikan harga BBM, kecuali “Menolak dengan Keras Terhadap Kedzoliman dan Penindasan yang di lakukan oleh rezim SBY”.
• Dengan harga barang semakin mahal, daya beli masyarakat menurun, kemiskinan dan pengangguran bertambah, usaha kecil semakin terpukul, hilangnya kedaulatan energy akibat dominasi asing.  Mari kita bersama – sama turun aksi untuk melawan penindasan ini dan suarakan kebenaran.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, untuk dapat di cermati dan di sikapi bersama.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Sya’ban 1434 H          15 Juni 2013 M

Pengurus Pusat

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (PP KAMMI)

Andriyana, S.T.

Ketua Umum Periode 2013 – 2015

Read more...

KAMMI Salatiga Preuner

Salah satu kegiatan dari biro ekonomi KAMMI Salatiga untuk menambah pundi2 kekayaan KAMMI Salatiga yakni dengan KAMMI action in JLS. mari kita simak bersma :) (ehm tapi kok miring2 ya??? emang sengaja byar melihatnya sambil mutar2 ... :)

Read more...

Komisi III Agendakan Panggil Kapolri Terkait Larangan Polwan Berjilbab

Jakarta - Larangan menggunakan jilbab bagi polwan menuai kontroversi. Larangan ini mengacu kepada Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.

"Kita (Komisi III) akan pertanyakan ini nanti, kita akan panggil Kepolisian," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Desmond Mahesa kepada detikcom saat dihubungi, Jumat (14/6/2013).

Politisi Gerindra ini menyatakan bahwa pelarangan menggunakan jilbab bagi Polwan sama saja melarang seseorang untuk melaksanakan aqidah agama. Ia menyayangkan jika nantinya terdapat Polwan yang memilih keluar dari institusinya terkait pelarangan ini.

"Polwan yang beraqidah kuat tentunya dia memilih untuk keluar dari institusi kepolisian sehingga bisa memakai jilbab untuk menjalankan ketentuan agama," imbuhnya.

Sebelumnya Kapolri, Jenderal Timur Pradopo menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah larangan melainkan ketentuan. Desmond berpendapat bahwa pernyataan Kapolri ini tidak tegas.

"Statement-nya itu kan cari selamat saja dia." pungkasnya.

Sementara itu anggota komisi III lainnya Didi Irawadi Syamsuddin menilai Didi tidak ada yang salah ketika polwan menggunakan jilbab. Yang penting, seorang polwan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah.

"Namun ada aturan berpakaian yang menurut hemat saya sudah berlangsung dengan baik selama ini. Yang tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Manakala memang dinamika akan keinginan penggunaan jilbab bagi Polwan semakin kuat tentu aturan tersebut bisa saja disesusaikan/dirubah," ungkap politisi Demokrat ini.

Bagi Didi, dengan pakaian yang konvensional atau berjilbab, sejauh baju tersebut sopan dan berwibawa tidak ada masalah. Yang penting benar-benar menjadi polwan yang mengayomi, tidak membeda-bedakan pelayanan pada masyarakat," tuturnya.

"Baik masyarakat yang mampu dan tidak mampu juga polwan harus berpihak pada keadilan terutama bagi rakyat kecil yang kerap agak sulit mendapatkan keadilan," tutupnya.

sumber:http://news.detik.com/read/2013/06/15/091955/2274268/10/komisi-iii-agendakan-panggil-kapolri-terkait-larangan-polwan-berjilbab?9911012

Read more...